Dari Palu untuk Dunia: Ketika Kepemimpinan Lokal Mengubah Wajah Bantuan Kemanusiaan

Pada petang 28 September 2018, bumi Sulawesi Tengah berguncang hebat. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang disusul tsunami menghantam Kota Palu dan wilayah sekitarnya. Dalam hitungan menit, ribuan nyawa melayang, permukiman rata dengan tanah, dan lebih dari 200.000 orang kehilangan tempat tinggal. Namun di tengah tragedi kemanusiaan itu, lahir sebuah perubahan yang mungkin akan dikenang jauh lebih lama daripada reruntuhan yang ditinggalkannya.

Perubahan itu bukan tentang teknologi penyelamatan atau besarnya bantuan yang datang. Ia muncul dari cara Indonesia mengelola respons bencana. Untuk pertama kalinya dalam skala sebesar ini, pemerintah Indonesia mengambil kendali penuh atas tanggap darurat dan secara tegas menempatkan organisasi lokal dan nasional sebagai aktor utama dalam operasi kemanusiaan.

Langkah tersebut memicu perdebatan di kalangan pelaku kemanusiaan internasional. Namun di lapangan, kebijakan itu justru membuka ruang yang lebih besar bagi organisasi lokal untuk memimpin.

Ketika Pemerintah Memegang Kemudi

Dalam banyak bencana besar di dunia, organisasi internasional sering kali menjadi wajah utama respons kemanusiaan. Di Palu, situasinya berbeda.

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa bantuan internasional harus bekerja melalui mekanisme nasional dan bermitra dengan organisasi lokal. Relawan asing yang tidak memiliki izin resmi dibatasi aksesnya, sementara lembaga internasional diarahkan untuk mendukung, bukan mengambil alih.

Hasilnya terlihat jelas. Sebanyak 98 persen responden dalam kajian ini menilai bahwa respons bencana Sulawesi dipimpin oleh orang Indonesia.

Organisasi nasional seperti PKPU Human Initiative, PMI, Dompet Dhuafa, jaringan mahasiswa, kelompok perempuan, hingga organisasi penyandang disabilitas bergerak cepat mengerahkan sumber daya mereka. Dompet Dhuafa, misalnya, membuka posko darurat dan merekrut ratusan relawan melalui siaran radio lokal.

Di tengah keterbatasan, mereka menunjukkan bahwa kapasitas lokal bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam respons kemanusiaan.

Dari “Bekerja Melalui” Menjadi “Bekerja Bersama”

Salah satu perubahan paling penting yang muncul dari Palu adalah transformasi hubungan antara organisasi internasional dan lokal.

Sebelumnya, banyak kemitraan kemanusiaan berlangsung dalam pola yang timpang. Organisasi internasional memegang kendali program, sementara organisasi lokal menjadi pelaksana di lapangan. Di Sulawesi, pola itu mulai bergeser.

Sebanyak 96 persen kegiatan kemanusiaan pada fase awal respons dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi nasional, dan lembaga lokal. Organisasi internasional tidak dapat beroperasi sendiri dan harus bermitra dengan organisasi Indonesia.

Perubahan ini mendorong lahirnya rasa kepemilikan yang lebih besar di tingkat lokal. Organisasi lokal tidak lagi sekadar menjalankan instruksi, tetapi ikut menentukan prioritas, strategi, dan arah program.

Namun perubahan tersebut juga mengungkap tantangan lama yang belum terselesaikan. Banyak organisasi lokal yang tiba-tiba harus mengelola dana dalam jumlah besar, memenuhi berbagai persyaratan administrasi donor, dan menghadapi tuntutan pelaporan yang rumit. Beberapa bahkan memilih mengakhiri kemitraan karena beban administratif yang dianggap terlalu berat.

Palu menunjukkan bahwa lokalisasi bukan hanya soal memberikan ruang, tetapi juga tentang membangun kemitraan yang adil dan setara.

Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Kemanusiaan

Perubahan lain yang menarik terjadi dalam sistem koordinasi.

Selama bertahun-tahun, banyak forum kemanusiaan internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Di Palu, sebagian besar pertemuan klaster berlangsung dalam bahasa Indonesia. Para pelaku internasional menyesuaikan diri dengan sistem yang dipimpin pemerintah Indonesia.

Seluruh klaster utama, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, hingga logistik, dipimpin oleh kementerian atau lembaga pemerintah Indonesia. Organisasi internasional berperan sebagai pendukung teknis.

Perubahan ini tampak sederhana, tetapi memiliki dampak besar. Lebih banyak organisasi lokal dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan tanpa terkendala bahasa maupun struktur koordinasi yang sebelumnya terasa eksklusif.

WhatsApp Menjadi Ruang Komando Baru

Jika ada satu inovasi yang paling mencerminkan karakter lokal dalam respons Palu, mungkin jawabannya adalah WhatsApp.

Puluhan grup WhatsApp menjadi pusat pertukaran informasi selama masa tanggap darurat. Data lapangan, kebutuhan mendesak, kebijakan pemerintah, hingga koordinasi bantuan mengalir setiap hari melalui telepon genggam para relawan dan pekerja kemanusiaan.

Bagi banyak organisasi lokal yang tidak memiliki sumber daya untuk menghadiri rapat klaster formal, media sosial menjadi pintu masuk untuk tetap terhubung dengan sistem respons.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana koordinasi kemanusiaan dapat tumbuh dari bawah, memanfaatkan teknologi yang sederhana tetapi dekat dengan masyarakat.

Pendanaan Masih Menjadi Titik Lemah

Meski kepemimpinan lokal semakin kuat, satu persoalan besar masih belum berubah: pendanaan.

Mayoritas dana bantuan internasional tetap mengalir melalui lembaga PBB dan organisasi internasional. Lebih dari 65 persen pendanaan dalam respons Sulawesi disalurkan kepada kedua kelompok tersebut.

Banyak organisasi lokal mengeluhkan sulitnya mengakses dana secara langsung. Persyaratan donor dianggap terlalu rumit dan tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki organisasi akar rumput.

Sebagai respons, banyak organisasi lokal memilih mengembangkan jalur pendanaan alternatif melalui jaringan nasional, komunitas keagamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa lokalisasi belum sepenuhnya tercermin dalam sistem pendanaan global.

Sebuah Norma Baru?

Laporan ini menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Sulawesi bukan sekadar respons terhadap satu bencana besar. Palu menjadi laboratorium yang menunjukkan bagaimana sistem kemanusiaan dapat berubah ketika kepemimpinan lokal benar-benar ditempatkan di garis depan.

Pemerintah Indonesia membuktikan bahwa negara terdampak tidak harus menjadi penerima pasif bantuan internasional. Organisasi lokal menunjukkan bahwa mereka mampu memimpin. Sementara organisasi internasional mulai belajar mengambil peran baru sebagai pendukung, fasilitator, dan mitra teknis.

Masih ada banyak pekerjaan rumah. Persoalan kualitas respons, akses pendanaan, kapasitas organisasi lokal, dan mekanisme kemitraan yang setara belum sepenuhnya terselesaikan. Namun satu hal menjadi semakin jelas: arah perubahan sudah bergerak.

Di kawasan Asia-Pasifik, pertanyaan bukan lagi apakah lokalisasi akan terjadi. Pertanyaannya adalah seberapa cepat sistem kemanusiaan global mampu beradaptasi dengan kenyataan baru tersebut.

Palu mengajarkan satu pelajaran penting: masyarakat yang terdampak bencana bukan hanya penerima bantuan. Mereka juga dapat menjadi pemimpin dalam proses pemulihan mereka sendiri. (Dm)