Ketika Komunitas Lokal Menjadi Garda Terdepan Kemanusiaan

Ketika gempa bumi dan tsunami melanda Sulawesi Tengah pada September 2018, ribuan orang kehilangan rumah, keluarga, dan sumber penghidupan mereka. Namun di tengah situasi yang kacau, muncul sebuah kenyataan yang kemudian mengubah cara pandang banyak pihak terhadap respons kemanusiaan: masyarakat lokal ternyata menjadi pihak yang pertama bergerak, paling memahami kebutuhan korban, dan mampu mengambil peran kepemimpinan dalam penanganan bencana.

Temuan itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar berkembangnya gagasan pelokalan bantuan kemanusiaan di Indonesia.

Konsep ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia kemanusiaan global. Setelah berlangsungnya World Humanitarian Summit di Istanbul, Turki, pada tahun 2016, lahirlah kesepakatan global yang dikenal sebagai Grand Bargain. Salah satu agenda pentingnya adalah memperkuat peran organisasi dan komunitas lokal dalam setiap tahapan respons bencana.

Di Indonesia, gagasan tersebut berkembang melalui berbagai penelitian dan praktik lapangan yang dilakukan oleh Pujiono Centre bersama sejumlah lembaga nasional dan internasional.

Belajar dari Sulawesi Tengah

Pasca bencana Lombok dan Sulawesi Tengah tahun 2018, Pujiono Centre bersama Humanitarian Advisory Group (HAG) melakukan kajian terhadap 100 hari pertama respons kemanusiaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal bukan lagi sekadar pelengkap dalam operasi kemanusiaan. Organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, relawan daerah, hingga pemerintah setempat terbukti mampu menjadi motor utama dalam penanganan darurat.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perubahan besar dalam pola bantuan kemanusiaan di kawasan Asia Pasifik. Jika sebelumnya respons banyak didominasi lembaga internasional, kini kepemimpinan lokal mulai menjadi norma baru.

Keberhasilan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Jaringan kemitraan yang telah dibangun jauh sebelum bencana menjadi modal penting. Ketika gempa dan tsunami terjadi, jaringan tersebut mampu bergerak cepat melakukan penilaian kebutuhan, mengakses pendanaan awal, serta menghubungkan berbagai dukungan teknis yang diperlukan.

Dari Penerima Menjadi Pemimpin

Berbagai penelitian lanjutan yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya memperkuat kesimpulan yang sama. Aktor lokal tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga mampu menjadi pengambil keputusan utama.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan sejumlah praktik baik dalam pelokalan bantuan, mulai dari kemitraan yang lebih setara, proses pembelajaran dua arah antara organisasi nasional dan internasional, hingga penguatan kapasitas lembaga lokal.

Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas bantuan karena keputusan dapat diambil lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Selain itu, pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa organisasi lokal memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat karena mereka hidup dan bekerja di wilayah yang sama dengan komunitas yang dilayani.

Membangun Ketangguhan dari Daerah

Pelokalan tidak hanya berbicara tentang respons saat bencana terjadi. Pendekatan ini juga mendorong penguatan kapasitas daerah sebelum bencana datang.

Melalui berbagai program yang dijalankan sejak 2020, sejumlah organisasi kemanusiaan di Indonesia bersama pemerintah daerah memperkuat sistem kesiapsiagaan, menyusun rencana kontinjensi, mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, hingga meningkatkan kapasitas klaster perlindungan perempuan dan anak.

Tujuannya sederhana namun mendasar: memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi krisis dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri.

Masa Depan Kemanusiaan Indonesia

Meski demikian, diskusi mengenai pelokalan masih terus berkembang. Salah satu perdebatan yang masih berlangsung adalah mengenai definisi “aktor lokal” dan “aktor nasional”. Apakah pembedaannya ditentukan oleh lokasi geografis, struktur organisasi, atau aspek hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pelokalan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses transformasi yang terus berjalan.

Namun satu pelajaran penting telah muncul dari berbagai bencana di Indonesia: masyarakat lokal bukan sekadar penerima bantuan. Mereka adalah aktor utama yang memiliki pengetahuan, kapasitas, dan kepemimpinan untuk membangun kembali kehidupan setelah krisis.

Di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim dan berbagai krisis kemanusiaan lainnya, masa depan bantuan kemanusiaan Indonesia tampaknya akan semakin bertumpu pada kekuatan komunitas itu sendiri. (DM)