Respon Lembaga Jemari Sakato di Sumatera Barat: Praktik Baik Penanganan Bencana Berbasis Komunitas Lokal

Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November hingga Desember 2025 menjadi salah satu krisis kemanusiaan besar dalam beberapa tahun terakhir. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan dampak luas, baik dari sisi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Dalam situasi tersebut, respon cepat dan terkoordinasi menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Dalam konteks ini, Lembaga Jemari Sakato yang merupakan salah satu anggota Forum LokaNusa hadir sebagai salah satu aktor lokal yang memainkan peran penting dalam respon kemanusiaan berbasis komunitas. Lembaga Jemari Sakato memulai responnya di Sumatera Barat pada tanggal 11 Desember 2025, pada saat kondisi darurat mencapai titik kritis dan kebutuhan bantuan meningkat secara signifikan.

Dalam implementasinya di lapangan, Jemari Sakato melakukan kegiatan respon di beberapa wilayah terdampak di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang dan Kabupaten Agam, serta menjangkau wilayah lainnya di Sumatera Barat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aksesibilitas lokasi terdampak. Pemilihan wilayah intervensi ini didasarkan pada hasil asesmen cepat serta koordinasi dengan jaringan lokal dan pemangku kepentingan setempat.

Sejak awal keterlibatannya, Jemari Sakato mengedepankan pendekatan berbasis komunitas lokal (local community-based disaster risk management), yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahapan respon. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih kontekstual, karena masyarakat dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan, distribusi bantuan, hingga pemulihan.

Pada fase tanggap darurat, Jemari Sakato bergerak cepat melalui pengerahan relawan untuk melakukan asesmen kebutuhan, distribusi bantuan logistik, serta penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Selain itu, dukungan psikososial juga diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak trauma akibat bencana. Intervensi ini menjadi penting karena bencana tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga pada kesehatan mental dan sosial masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem respon yang terstruktur, Lembaga Jemari Sakato juga mengorganisir intervensinya ke dalam beberapa klaster utama, yaitu:

• Klaster Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH)
• Klaster Logistik
• Klaster Pendidikan
• Klaster Pemulihan Dini
• Klaster Shelter/Hunian

Melalui pendekatan klaster ini, respon yang dilakukan menjadi lebih fokus, sistematis, dan selaras dengan kebutuhan spesifik di masing-masing sektor.

Salah satu praktik baik yang menonjol adalah integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam setiap respon. Jemari Sakato memastikan bahwa kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus. Perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas, sementara kebutuhan spesifik seperti perlindungan, kesehatan reproduksi, dan akses layanan dasar turut diprioritaskan. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya analisis interseksionalitas dalam konteks kebencanaan.

Pada fase pemulihan, Jemari Sakato melanjutkan intervensi dengan fokus pada penguatan kapasitas masyarakat. Program pemulihan mata pencaharian, pelatihan kesiapsiagaan, serta penguatan kelompok perempuan menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Tujuannya adalah membangun ketahanan masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Dari sisi jangkauan program, estimasi jumlah individu penerima manfaat dari respon Lembaga Jemari Sakato berada pada kisaran 100 hingga 500 orang. Jumlah ini mencakup masyarakat terdampak langsung yang menerima dukungan melalui berbagai klaster intervensi, baik pada fase tanggap darurat maupun pemulihan awal. Meskipun skalanya relatif terbatas, pendekatan yang dilakukan menekankan pada kualitas intervensi yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan.

Dalam mendukung pelaksanaan respon tersebut, sumber pendanaan Lembaga Jemari Sakato berasal dari kombinasi donasi publik serta hibah dari pemerintah dan lembaga internasional. Donasi publik menjadi salah satu sumber utama yang memungkinkan respon cepat pada fase awal darurat, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti distribusi logistik dan layanan dasar. Sementara itu, dukungan hibah dari pemerintah dan lembaga internasional berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan program, khususnya pada fase pemulihan dan penguatan kapasitas masyarakat. Diversifikasi sumber pendanaan ini juga menjadi strategi penting untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan lembaga dalam merespon berbagai situasi bencana.

Sebagai lembaga berbasis lokal, Lembaga Jemari Sakato beralamat di Komplek Indah Pratama Blok E/7, RT.06/RW.01, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25146. Lokasi ini menjadi pusat sekertariat koordinasi kegiatan respon, pengelolaan logistik, serta penguatan jejaring dengan berbagai pihak dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatera.

Namun, dalam pelaksanaan respon tersebut, lembaga ini juga menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan koordinasi lintas pihak serta akses terhadap data yang akurat dan terpilah. Dalam situasi lapangan, terutama pada konteks kebencanaan, informasi yang tersedia seringkali belum mampu menggambarkan secara utuh kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Keterbatasan data terpilah ini berdampak pada proses perencanaan dan penyaluran bantuan yang belum sepenuhnya optimal. Tanpa data yang spesifik dan komprehensif, terdapat risiko bahwa intervensi yang dilakukan tidak sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, koordinasi antar aktor yang belum maksimal juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan sinkronisasi program dan efisiensi distribusi bantuan di lapangan.

Dari pengalaman tersebut, terdapat pembelajaran penting yang diperoleh oleh Lembaga Jemari Sakato. Lembaga ini belajar bahwa ketersediaan data yang akurat dan terpilah berdasarkan gender, usia, dan disabilitas sangat krusial dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa data tersebut, terdapat risiko bahwa intervensi menjadi kurang inklusif dan tidak mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara efektif.

Berdasarkan pengalaman respon yang telah dilakukan, Lembaga Jemari Sakato juga merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat respon bencana ke depan. Pertama, pentingnya penguatan sistem data yang akurat, terpilah, dan diperbarui secara berkala sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Data yang inklusif akan membantu memastikan bahwa kebutuhan kelompok rentan dapat teridentifikasi dan terakomodasi dengan baik.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan relawan lokal agar respon yang dilakukan lebih terintegrasi dan efektif. Pengembangan kapasitas komunitas dalam pengelolaan data partisipatif juga menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan informasi yang relevan sejak tahap pra-bencana.

Rekomendasi lainnya adalah peningkatan investasi pada pendekatan berbasis komunitas yang inklusif, termasuk penguatan peran perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa respon yang dilakukan tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, respon Lembaga Jemari Sakato di Sumatera sejak 11 Desember 2025 menunjukkan bahwa organisasi lokal memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana. Dengan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas lokal, Jemari Sakato tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya. Praktik ini menjadi pembelajaran penting bagi pengembangan sistem penanganan bencana yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. (DM)